Masa Kolonial Eropa : Perkembangan Masyarakat, Kebudayaan dan Pemerintahan Indonesia

Posted on

Perkembangan Masyarakat, Kebudayaan Dan Pemerintah Pada Masa Kolonial Eropa

Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, mulai dan portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, sebenarnya yang paling lama dan menyeluruh serta berpengaruh terhadap seluruh kehidupan bangsa Indonesia, baik perkembangan masyarakatnya, kebudayaan, maupun pemerintahan, adalah ketika masa kolonial Belanda.

Masa Kolonial Eropa

Namun bukan berarti yang lain tidak membawa dampak sama sekali. Semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, sebenarnya tidak ada yang menghitungkan, karena memang tidak ada kerja sama. Jika berbaik hati, imbalannya terlalu mahal dan hanya menguntungkan mereka saja.

Masa kolonial Portugis

Meskipun salah satu tujuan Portugis datang ke Indonesia adalah untuk mencari daerah jajahan, namun tujuan tersebut tidak dapat dikatakan berhasil. Portugis hanya dapat menguasai Ternate.

Di Ternate bangsa Portugis berusaha merebut perdagangan cengkeh dan pala. Di daerah Maluku, Portugis berusaha menanamkan kekuasaannya. Namun hampir semua masyarakat menolak kehadirannya, karena sikap Portugis yang sombong.

Dengan segala kekuasaannya, Portugis bertindak sewenang-wenang dan bertindak kejam terhadap rakyat. Akhirnya terjadi pertentangan antara rakyat Maluku dengan Portugis. Setelah rakyat sadar, mereka segera mengusir Portugis dan Maluku. Selama di Indonesia, Portugis pun gagal mempengaruhi Aceh.

Selama zaman kolonial Portugis di Indonesia, Portugis meninggalkan bekas-bekasnya di dalam kebudayaan Indonesia. Kebudayaan rohani yang ditinggalkan berupa penyebaran agama Katolik di Ambon.

Banyak masyarakat Ambon yang akhirnya memeluk agama Katolik. ini terlihat dan nama-nama yang meniru nama-nama bangsa Portugis, seperti De Fretes, Lopies, dan Diaz. Bangsa Portugis juga meninggalkan benda-benda yang akhirnya dianggap keramat oleh bangsa Indonesia, seperti meriam-meriam yang terkenal dengan nama Nyai Setomi di Solo, Si Jagur di Jakarta, dan Ki Amuk di Banten.

Masa kolonial Spanyol

Sebagaimana bangsa Portugis, Spanyol hanya berhasil mempengaruhi Kerajaan Tidore saja. Itupun tidak lama, karena setelah masyarakat Ternate dan Tidore bersatu. Spanyol juga diusir dan Maluku.

Perkembangan masyarakat, kebudayaan, maupu pemerintahan, sangat kecil pengaruhnya, karena masing-masing kerajaan yang ada tetap berjalan sebagaimana biasanya, tanpa terpengaruh kedatangan Spanyol ke Indonesia.Terlebih karena adanya perbedaan agama, semakin membuat jarak di antara bangsa Indonesia dan Spanyol.

Masa kolonial Inggris

Monopoli dagang yang diprogramkan oleh EIC, tidak sempat berkembang di Indonesia, karena Inggris segera terdesak oleh Belanda dengan kongsi dagangnya VOC. Meskipun hal tersebut terjadi pada awal mula bangsa Eropa masuk ke Indonesia, namun beberapa ratus tahun kemudian, Inggris pernah menjajah Indonesia ketika zaman Belanda.

Saat itu Inggris dibawah pimpinan Gubernur Jenderal Raffles. Perkembangan masyarakat pada masa Raffles lebih baik dibandingkan pada saat kepemimpinan Daendels, sebab Raffles sangat memperhatikan masyarakat. Daendels adalah Gubernur Jenderal Belanda atas wilayah Indonesia. Meskipun hanya beberapa tahun memerintah di Indonesia, namun nama Raffles telah diabadikan sebagai nama bunga, yaitu bunga Rafflesia Arnoldi.

Tindakan yang dilakukan Raffles pada masa pemerintahannya adalah membagi daerah Jawa atas 16 daerah karesidenan, dengan tujuan mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasainya.

Di samping itu, Raffles juga membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pada pengadilan Inggris. Setelah Raffles selesai bertugas di Indonesia dan ditarik kembali ke Inggris, pemerintahan Jrdonesia kembali ke pangkuan penjajah Belanda.

Baca Juga :   Perkembangan Masyarakat, Kebudayaan dan Pemerintah Pada Masa Islam di Indonesia

Masa kolonial Belanda

Semenjak Belanda menginjakkan kakinya ke bunii Indonesia pada tahun 1596, kemudian mereka mendirikan kongsi dagang yang diberi nama VOC, berarti Indonesia sudah mulai dijajah oleh Belanda.

Kepemimpinan VOC dipegang oleh dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam.

Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi oktroi (hak-hak istimewa) sebagai berikut.

  • Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia.
  • Monopoli perdagangan.
  • Mencetak dan mengedarkan uang sendiri.
  • Mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain.
  • Menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak.
  • Memiliki angkatan perang sendiri.
  • Mengadakan pemerintahan sendiri.

Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jendera VOC antara lain sebagai berikut.

  • Pieter Both, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah tahun 1610-1619 di Ambon.
  • Jan Pieterzoon Coen, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dan Ambon ke Jayakarta (Batavia).

Timbulnya masalah keuangan yang dialami Belanda, mendorong Belanda mengirim Johannes Van den Bosch ke Indonesia dengan tugas meningkatkan penerimaan negara. Van den Bosch mengeluarkan peraturan tanam paksa (cultuur stelsel) di Indonesia untuk menambah penerirnaan negaranya.

Tanam paksa adalah peraturan yang mewajibkan setiap desa utnuk menyisthkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial juga.

Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada tahun 1835 hingga 1940.

Kerasnya sistem tanam paksa, akhimya memunculkan politik etis atau politik balas budi. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.

Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan Conrad Theodor Van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Ratu Wihelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika.

Program Trias Politika meliputi :

  • Irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendunan untuk pertanian,
  • Emigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi,
  • Edukasi, yaitu memperluas bidang pengajaran dan pendidikan.

Dari ketiga program tersebut, hanya edukasi yang berarti bagi Indonesia. Dunia pendidikan dan pengajaran menjadi berkembang dengan berdirinya sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Perkembangan masyarakat selama penjajahan yang beratus-ratus tahun itu berlangsung secara statis, tidak ada perkembangan atau kemajuan.

Masyarakat memang sengaja dibodohkan atau tidak diberi kesempatan untuk tidak, tidak miskin, dan tidak terbelakang. Dalam kehidupan yang serba tertekan, kehidupan masyarakat yang sangat ketinggalan dan jauh dan kehidupan layaknya manusia, menyebabkan tidak adanya perkembangan kebudayaan. Apa saja yang muncul senantiasa dibinasakan oleh penjajah Belanda.

Terlebih masalah pemerintahan, begitu liciknya Belanda dalam mengabadikan pencengkeraman penjajahannya di Indonesia. Segala cara dilakukan, terutama dalam memecah belah persatuan dan kesatuan.

Bangsa ini tercabik-cabik dan tidak mempunyai kesempatan untuk melepaskan din dan cengkeramannya. Namun setelah saatnya tiba dengan segala pengorbanan dan perjuangan, kesempatanpun datang, dan kita dapat menjadi bangsa yang merdeka.

Baca Juga :