12 Tugas Dan Fungsi BPK (Badan Pengawas Keuangan) Terlengkap

2 min read

BPK adalah

12 Tugas Dan Fungsi BPK (Badan Pengawas Keuangan) Terlengkap

BPK adalah – lembaga Negara yang memeriksa keuangan Indonesia yang berperan penting pada keuangan Indonesia dalam membagi keuangan, mengatur keuangan dan paling dibutuhkan oleh Negara. Guna manjalankan pekerjaannya dengan maksimal, maka BPK mempunyai tugas dan fungsi masing-masing supaya seluruh pengatur pemerika keuangan di Indonesia ini berjalan dengan lancar. Berikut ini tugas dan fungsi BPK di dalam memeriksa keuangan Negara :

BPK adalah
BPK adalah

Tugas BPK

  1. Memeriksa pengelolaan serta bertanggung jawab atas keuangan Negara
    Tugas yang pertama BPK adalah menjalankan pemeriksaan pengelolaan serta bertanggung jawab atas keuangan Negara yang dijalankan oleh pemerintah serta lembaga Negara. Jadi, kesimpulannya dalam poin ini bahwa tiap elemen pemerintahan yang berbentuk lembaga Negara serta lembaga pemerintahan yang memeriksa adalah BPK.
  2. Memeriksa keuangan dan kinerja
    Semua yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan diserahkan kepada BPK (baik lembaga dan instansi milik Negara). Selain itu juga memeriksa kinerja yang berhubunga dengan pengelolaan keuangan. Jadi, BPK berhak atas pemeriksaan di segala perbendaharaan Negara.
  3. Menjalankan proses pembahasan dari temuan dan hasil pemeriksaan
    Setelah memeriksa, maka BPK akan melaksanakan proses pembahasan dari hasil temuannya. Hasil temuan ini bisa sebagai satu dasar munculnya sebuah kasus-kasus korupsi/ penggelapan dana uang di salah satu instansi pemerintahan. Jadi, BPK ini berperan penting, khususnya mengenai hal kondisi keuangan Negara.
  4. Menentukan objek pemeriksaan keuangan
    BPK bisa menentukan di instansi mana saya yang akan menjadi objek pemeriksaan, serta objek mana saja yang tidak perlu masuk dalam daftar objek pemeriksaan.
  5. Merencanakan serta menjalankan proses pemeriksaan dari keuangan Negara
    BPK memegang penuh atas kendali kapan mereka akan menjalankan pemeriksaan pada instansi tertentu tentang hal pengelolaan keuangan Negara. Selain itu, juga mempunyai wewenang khusus guna menentukan waktu dan motede apa saja yang akan dipakai dalam menjalankan proses pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan itu.
  6. Meminta keterangan yang berhubungan dengan sebuah lembaga Negara yang nantinya diperiksa
    Pada saat BPK memeriksa lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan intansi tersebut, ia tidak hanya mengendalikan dari hasil temuan fisik (perhitungan uang/ aset) tetapi memerlukan data sekunder berbentuk keterangan dan data-data tambahan yang telah diterbitkan intansi sebagai pendukung proses pemeriksaan oleh BPK.
  7. Menjalankan pemeriksaan di lokasi penyimpanan uang, barang, serta aset milik Negara
    BPK akan memeriksa langsung di lokasi penyimpanan uang, barang dan aset tersebut serta menghitungnya dengan teliti, jadi akan diperoleh hasil akurat, sah dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai kode etik serta protocol yang berlaku di instansi pemerintah serta BPK.
  8. Menetapkan standar untuk pemeriksaan keuangan Negara
    Sebagai lembaga paling tinggi Negara yang mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, maka BPK juga mempunyai satu wewenang terpenting, yakni untuk menetapkan standar dari pemeriksaan keuangan Negara. Standar ini berhubungan dengan metode, kode etik, dan objek pemeriksaan yang nantinya diperiksa oleh lembaga BPK ini.
  9. Menetapkan kode etik dari pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan Negara
    BPK mempunyai wewenang untuk menerbitkan sebuah kode etik pemeriksaan, jadi tiap hal yang dijalankan oleh BPK sudah mempunyai payung hukum dan tidak melanggar dari kode etik yang telah ditetapkan.
  10. Merekrut tenaga ahli guna bekerja atas nama BPK
    BPK juga diberikan sebuah wewenang untuk menajalankan perekrutan tenaga ahli professional yang bisa membantu BPK dalam menjalankan proses pemeriksaan pengelolaan keuangan itu. Tenaga professional itulah kemudian akan bekerja dan membawa nama BPK, beserta nantinya tunduk terhadap protocol dan kode etik BPK sendiri.
Baca Juga :   DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) : Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya Lengkap

Fungsi BPK

Adapun fungsi dari BPK sendiri ialah :

  1. Memeriksa Pengelolaan & tanggung jawab mengenai keuangan Negara
    Jika di ibaratkan perusahaan, Negara adalah salah satu perusahaan yang paling besar bukan? Ya pasti sebuah perusahaan besar, dengan menghasilkan banyak transaksi memerlukan sebuah auditor khusus. Disini letak peran BPK untuk Negara Indonesia. Fungsinya hampir mirip dengan auditor, namun BPK punya fungsi terpenting untuk menjalankan pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab dalam keuangan Negara kita.
    Perlu diketahui, bahwa keuangan Negara pasti menghasilkan berbagai macam transaksi, dan seluruhnya transaksi tersebut pasti harus dijalankan secara bertanggung jawab. Disinilah maka BPK berperan guna memeriksa kegiatan tersebut.
  2. Mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara
    Selain mempunyai fungsi yang terpenting untuk menjalankan pemeriksaan terhadap pengelolaan & tanggung jawab mengenai keuangan Negara, BPK pun mempunyai fungsi lain yang tidak juga kalah penting, yakni melakukan proses pengawasan pada pengelolaan & tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Setiap pengelolaan dan juga penggunaan dari uang Negara ini wajib diawasi dengan lembaga keuangan Negara satu ini.

Itulah pembahasan mengenai tugas dan fungsi BPK yang harus dijalankan sesuai dengan UU yang sudah diberlakukan dan juga ditetapkan oleh pemerintah pusat. BPK adalah lembaga pemeriksaan keuangan Negara yang berperan sangat penting. Sebuah kasus penggelapan dana/ korupsi ini bisa dikuak oleh BPK ini.

Dalam hal ini pastinya BPK akan menjalin sebuah hubungan kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang menggunakan keuangan negara. Dimana nantinya dari masing-masing audit pada setiap lembaga ini wajib membuat sebuah laporan keuangan dengan jangka waktu 1 tahun yang perlu diserahkan kepada BPK dan sesuai dengan standar penyusunan laporan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Baca juga: